Kpkmsultra.com-Sultra-5 mei 2026-Ketua Umum Brigade AMBA Sultra (B.A.S), Saleh Saranani, angkat bicara terkait arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Buton yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat lokal dan kawasan Indonesia Timur.

SUMBER DAYA DIAMBIL, DAERAH DITINGGALKAN

Menurutnya, pola lama masih terus terjadi: sumber daya alam diambil dari Pulau Buton, namun nilai tambah justru dinikmati di luar daerah, khususnya di Pulau Jawa.

“Kami melihat ada pola lama yang terus diulang—daerah hanya dijadikan sumber bahan mentah, sementara pengolahan dan keuntungan besar dibawa keluar. Ini tidak adil bagi masyarakat Buton,” tegas Saleh Saranani.

BUTON HANYA JADI PENONTON DI TANAH SENDIRI

Ia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat lokal hanya menjadi penonton, tanpa memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya sendiri.

“Bagaimana mungkin tanah yang kaya justru tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyatnya? Ini bukan kekurangan potensi, ini soal arah kebijakan yang keliru,” lanjutnya.

PEMBANGUNAN HARUS BERBASIS DAERAH

Saleh menekankan bahwa pembangunan industri seharusnya dilakukan di daerah asal sumber daya. Dengan demikian, perputaran ekonomi tidak terpusat di luar wilayah.

“Jika industri dibangun di Buton, maka ekonomi akan tumbuh di sana. Ini membuka lapangan kerja, bukan hanya bagi masyarakat Buton, tetapi juga Indonesia Timur secara luas,” ujarnya.

DAMPAK EKONOMI YANG TERABAIKAN

Absennya industri di daerah penghasil dinilai menyebabkan hilangnya peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal—mulai dari tenaga kerja, UMKM, hingga sektor pendukung lainnya.

“Yang hilang bukan hanya pekerjaan, tapi juga masa depan ekonomi daerah. Ini yang harus dipahami oleh pengambil kebijakan,” katanya.

DPR RI HARUS HADIR MEMPERJUANGKAN RAKYAT

Ia juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk tidak tinggal diam terhadap ketimpangan tersebut.

“Kami meminta DPR RI benar-benar memperjuangkan hak masyarakat Buton. Jangan hanya bicara di pusat, tapi abaikan suara dari daerah penghasil,” tegasnya.

INI BUKAN SEKADAR KEBIJAKAN, INI SOAL KEADILAN

Menurut Saleh, persoalan ini menyangkut prinsip keadilan bagi daerah penghasil sumber daya.

“Jika sumber daya diambil dari Buton, maka kesejahteraan juga harus kembali ke Buton. Ini prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar,” ujarnya.

DESAKAN SIKAP DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN

Brigade AMBA Sultra mendesak pemerintah untuk menghentikan pola pembangunan yang timpang dan mulai membangun pusat-pusat industri di daerah penghasil.

“Kami tidak menolak investasi, kami tidak menolak pembangunan. Tapi kami menolak ketidakadilan. Sudah saatnya Buton menjadi pusat pertumbuhan, bukan sekadar objek eksploitasi,” tutupnya.

(Red/Amba)

Post Views: 155