kpkmsultra.com-Muna Barat-Pernyataan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, yang menuding pemerintahan sebelumnya meninggalkan “jejak utang besar” dan menyebut pejabat lama bak “perampok APBD” menuai perhatian publik. Sejumlah pihak menilai tudingan tersebut tidak disertai solusi konkret dalam mengatasi persoalan fiskal daerah.
Darwin sebelumnya mengungkapkan bahwa beban pemerintahannya saat ini semakin berat akibat warisan kebijakan lama, termasuk tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dinilai tanpa kalkulasi matang. Namun, APBD 2023–2024 yang menjadi sorotan diketahui merupakan produk pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, dan eksekutif.
Pengamat menilai, secara konseptual, APBD adalah tanggung jawab bersama sehingga tidak relevan jika kesalahan hanya dialamatkan ke pemerintahan sebelumnya. Selain itu, pernyataan Darwin terkait tudingan “perampok APBD” tanpa disertai bukti hukum juga dinilai tidak tepat.
Publik menilai, apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi, langkah yang semestinya diambil adalah melaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum, bukan menjadikannya isu politik.
Sementara itu, klaim mengenai lonjakan belanja pegawai dinilai kontradiktif. Jika pos belanja pegawai benar menggerus ruang fiskal, maka langkah yang ditunggu adalah rasionalisasi anggaran melalui APBD Perubahan. Ketiadaan langkah tersebut dinilai menunjukkan lemahnya manajemen fiskal adaptif.
Tokoh muda Muna Barat, Junaim, turut menanggapi pernyataan Darwin. Ia menilai gaya kepemimpinan yang lebih banyak menyalahkan masa lalu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Seorang pemimpin tidak boleh hanya pandai menyalahkan masa lalu. Publik butuh bukti kerja nyata, bukan narasi playing victim. Kalau Darwin menyebut pejabat lama perampok, buktikan dengan data hukum, jangan sekadar lempar wacana,” kata Junaim.
Ia menambahkan, kepemimpinan Darwin bersama wakilnya seharusnya fokus pada transformasi struktural dan pemulihan fiskal.
“Kalau Darwin hanya sibuk menyalahkan, maka yang lahir bukan solusi, tapi justru kegagalan baru. Rakyat sudah cukup lelah dengan drama politik, yang dibutuhkan adalah kepastian pembangunan,” tutupnya.
(Red)
Tinggalkan Balasan