Kpkmsultra.com-Kendari, Senin (27/10/2025)
Keluarga almarhum Fahrun alias Ilun akhirnya melapor ke Polda Sulawesi Tenggara terkait dugaan kematian tak wajar yang dialami almarhum di lingkungan kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sultra. Laporan ini dibantu oleh Kelompok Pemerhati Keadilan Masyarakat (KPKM) Sultra sebagai pendamping non-litigasi.
Ketua KPKM Sultra, Roslina Afi, menjelaskan bahwa keluarga merasa ada beberapa hal yang tidak jelas dari kejadian ini, mulai dari proses penangkapan, penahanan, sampai pemberitahuan saat almarhum ditemukan meninggal. Menurutnya, pihak keluarga sejak awal tidak pernah menerima surat penangkapan atau penahanan sebagaimana mestinya.
“Kami bukan mau menyudutkan siapa pun. Tapi keluarga butuh penjelasan. Hak mereka untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena almarhum itu terakhir masih sempat telepon dan minta dibawakan pakaian,” kata Roslina setelah membuat laporan di Polda.
Roslina juga menyampaikan bahwa keluarga sempat melihat kondisi tubuh almarhum saat jenazah diterima, dan mengaku menemukan beberapa tanda yang dianggap janggal. Hingga saat ini, keluarga belum mendapatkan hasil visum, rekaman CCTV, maupun penjelasan resmi dari pihak BNN Provinsi Sultra.
“Olehnya itu, kami melapor ke polisi biar ada proses hukum yang jelas. Kami berharap semuanya terbuka dan transparan. Jangan sampai ada pertanyaan yang terus menggantung,” tambahnya.
Tak hanya ke kepolisian, KPKM Sultra juga telah mengirim laporan dan permohonan pemantauan ke Komnas HAM RI di Jakarta, mengingat kasus ini menyangkut hak hidup seseorang yang sedang berada dalam pengawasan aparat negara.
Sebagai bentuk dorongan moral, KPKM bersama keluarga akan menggelar aksi unjuk rasa damai pada Selasa di depan kantor BNN Provinsi Sultra. Aksi ini dimaksudkan agar pihak BNN membuka penjelasan terkait kejadian tersebut kepada publik dan keluarga.
“Kami bukan mau cari keributan. Kami hanya mau keadilan untuk keluarga yang ditinggalkan,” tutup Roslina.
Sampai berita ini diturunkan, pihak BNN Provinsi Sulawesi Tenggara belum memberikan keterangan resmi. Media masih mencoba menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi.(Red)
Tinggalkan Balasan