Kpkmsultra.com-Kendari, 4 Mei 2026-Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Kendari menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan berbagai persoalan pendidikan yang dinilai masih jauh dari cita-cita pemerataan dan keadilan.

Ketua PC PMII Kota Kendari, Rahmat, menyampaikan bahwa peringatan Hardiknas tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus menjadi ruang refleksi terhadap kondisi pendidikan saat ini. Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.

“Aksi ini menjadi momentum refleksi atas kondisi pendidikan yang masih menyisakan banyak persoalan. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat. Negara wajib memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, bermutu, dan terjangkau tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, PC PMII Kota Kendari menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Pemerataan fasilitas pendidikan

2. Implementasi beasiswa yang tepat sasaran

3. Evaluasi menyeluruh terhadap Kurikulum Merdeka

4. Tindak tegas dan hentikan segala bentuk kekerasan dan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah

5. Menolak pemangkasan anggaran pendidikan

Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui sekretaris instansi menyampaikan apresiasi terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa. Ia menilai, demonstrasi tersebut menjadi pengingat sekaligus masukan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pendidikan ke depan.

“Kami sangat respek terhadap aksi ini. Di satu sisi, ini menjadi pengingat bagi kami, dan di sisi lain juga membantu dalam mengawal serta memperbaiki program-program kebijakan pendidikan,” ujarnya.

PC PMII Kota Kendari menegaskan bahwa pendidikan yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila pemerataan fasilitas, ketepatan sasaran beasiswa, serta evaluasi kurikulum dilakukan secara serius. Hal itu juga harus dibarengi dengan perlindungan maksimal terhadap peserta didik dari segala bentuk kekerasan serta dukungan anggaran yang memadai.

“Kami menuntut komitmen nyata dari pemerintah untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama demi memenuhi amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegagalan dalam mengelola pendidikan hari ini adalah kegagalan dalam menjaga masa depan Indonesia,” tutup Rahmat.

Post Views: 24