Kpkmsultra.com-JAKARTA — Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW.FRN) Counter Polri, Agus Flores, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di sejumlah Polda yang dinilai gagal menjalankan tugas pemberantasan tambang ilegal dan pembalakan liar.
Menurut Agus Flores, jabatan Dirkrimsus bukan posisi gaya-gayaan atau sekadar formalitas, melainkan ujung tombak penegakan hukum strategis yang seharusnya sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri.
“Kalau tidak mampu bekerja, jangan dipertahankan. Masih banyak Kombes berprestasi di Polri yang siap dan berani menindak tambang ilegal serta illegal logging,” tegas Agus Flores, Rabu (4/1/2026).
Ia menilai selama ini terjadi pembiaran sistematis, sehingga ketika masyarakat menemukan aktivitas tambang ilegal dan pembalakan liar, yang disalahkan justru Kapolri dan Kapolda, padahal kegagalan ada di level pelaksana.
“Dirkrimsus tidak bekerja maksimal, tapi yang kena semprotan publik Kapolri dan Kapolda. Ini tidak adil dan merusak citra institusi,” ujarnya.
Agus Flores mendesak para Kapolda agar tidak ragu dan tidak bermain aman, serta berani mengusulkan pergantian Dirkrimsus kepada Kapolri jika terbukti lemah, kompromistis, atau tidak serius menegakkan hukum.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi menyangkut harga diri Polri di hadapan Presiden Prabowo.
“Presiden ingin hasil, bukan laporan basa-basi. Jangan cuma rajin memviralkan dukungan Polri di bawah Presiden, tapi penegakan hukum di sektor tambang dan hutan justru ompong,” sindirnya.
Agus Flores menegaskan, Polri saat ini dituntut memberikan kinerja terbaik, khususnya dalam memberantas kejahatan sumber daya alam yang merugikan negara dan rakyat.
“Kalau ingin Presiden senang, tunjukkan kerja nyata. Tambang ilegal dan illegal logging harus dihantam, bukan dilindungi,” pungkasnya.(Rahman)
Tinggalkan Balasan