Kendari, kpkmsultra.com-10 Agustus 2025 – Koalisi Organisasi yang terdiri dari Merah Putih Berkibar Indonesia (MPBI), Lembaga Pemerhati Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara (LPM-Sultra), Gerakan Militansi Pemuda Sosialis Sulawesi Tenggara (GMPS-Sultra), dan Serikat Akar Rumput Indonesia (SARI), mengecam keras keterlambatan pembayaran uang retensi proyek Pembangunan Gedung Aula Asrama Haji Kendari yang telah selesai sejak April 2022.
Proyek bernilai miliaran rupiah yang dikerjakan CV. Aden Satria itu selesai tepat waktu dan telah digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan dan umum. Namun, hingga kini—lebih dari tiga tahun setelah masa pemeliharaan berakhir—hak kontraktor berupa uang retensi belum juga dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
Koalisi menilai tindakan tersebut melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yang secara tegas mewajibkan pembayaran tepat waktu kepada penyedia jasa setelah masa pemeliharaan selesai.
Tidak hanya itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga melakukan pemotongan sepihak dengan alasan denda tanpa pemberitahuan resmi dan tanpa berita acara yang disepakati bersama. Hal ini, menurut Koalisi, adalah bentuk pelanggaran terhadap asas hukum administrasi negara dan berpotensi mengarah pada tindak pidana apabila dana potongan digunakan di luar ketentuan.
Koalisi Organisasi menuntut:
1. Kemenag Sultra menjelaskan secara terbuka alasan keterlambatan pembayaran retensi.
2. Segera membayar hak kontraktor tanpa penundaan lebih lanjut.
3. Menindak pejabat/PPK yang lalai dan bertanggung jawab atas keterlambatan ini.
4. Mengembalikan potongan dana yang tidak sah.
5. Memastikan setiap pemotongan atau sanksi dilakukan sesuai prosedur, disertai pemberitahuan tertulis, dan berita acara yang sah.
“Keterlambatan pembayaran lebih dari tiga tahun adalah bentuk pelanggaran serius yang mencederai prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Ridwan Elly, Jenderal Lapangan Koalisi Organisasi.
Tinggalkan Balasan