Kpkmsultra.com-Kendari, 28 Mei 2026-Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Kendari mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk segera mengambil langkah darurat dan konkret dalam merespons krisis kelangkaan serta lonjakan harga LPG 3 Kg bersubsidi yang semakin membebani masyarakat kecil.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan PC PMII Kota Kendari, harga gas melon di tingkat pengecer informal kini melambung tidak wajar hingga mencapai Rp65.000 per tabung.

Wakil Ketua VII Bidang ESDM PC PMII Kota Kendari, Gilang Ramadhan, menilai lonjakan harga tersebut menjadi bukti lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan regulasi di tingkat daerah.

“Kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 Kg ini bukan hanya dipicu kendala pasokan operasional harian. Kami melihat adanya indikasi kuat praktik mafia distribusi, penimbunan, serta permainan spekulan yang sengaja memanipulasi jalur distribusi demi meraup keuntungan sepihak,” ungkap Gilang Ramadhan.

Dalam pernyataannya, PC PMII Kota Kendari menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemkot Kendari, di antaranya:

  1. Sidak dan Stabilisasi Pasar
    Mendesak Pemkot Kendari bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menggelar inspeksi mendadak secara menyeluruh ke tingkat agen dan pangkalan, serta segera melaksanakan operasi pasar murah terintegrasi di setiap kecamatan.
  2. Sanksi dan Pencabutan Izin Usaha
    Menuntut ketegasan pemerintah dalam merekomendasikan pencabutan izin operasi terhadap pangkalan resmi yang terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan distribusi, atau menjual LPG subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
  3. Sinergi dengan APH Berantas Penimbun
    Meminta Pemkot Kendari bersinergi aktif bersama Ditreskrimsus Polda Sultra dan Polresta Kendari untuk memburu, menangkap, serta mempidanakan para pelaku penimbunan LPG subsidi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PC PMII Kota Kendari menegaskan akan terus berdiri di garis terdepan bersama masyarakat dalam mengawal persoalan ini hingga tuntas. Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa apabila dalam waktu dekat Pemkot Kendari tidak menunjukkan langkah strategis dan kebijakan nyata di lapangan, maka PC PMII Kota Kendari siap mengonsolidasikan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kecil. Negara dan pemerintah daerah tidak boleh kalah oleh mafia distribusi,” tutup Gilang Ramadhan.(Redaksi)