kpkmsultra.com-Jakarta – Belakangan ini, sejumlah nama pejabat tinggi negara dan perwira tinggi Polri diduga dicatut oleh oknum tertentu untuk memperkuat posisi mereka dalam menjalankan praktik-praktik melawan hukum.
Sedikitnya tiga nama jenderal disebut kerap digunakan sebagai tameng atau “backup” oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi menakut-nakuti aparat maupun masyarakat.
Nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) diduga sering dicatut untuk memuluskan praktik ilegal, termasuk upaya memasukkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), dengan mengklaim memiliki perlindungan pejabat tertentu.
Sementara itu, nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri juga disebut kerap digunakan untuk menekan pengusaha tambang, pelaku ilegal logging, hingga kepala desa, bahkan dengan mencatut simbol dan logo Bareskrim guna menciptakan kesan seolah memiliki legitimasi institusional.
Tak hanya itu, nama yang dikenal dengan sebutan “Jenderal Naga” disebut-sebut digunakan untuk menakuti anggota Polantas di lapangan, dengan mengklaim sebagai orang dekat Kakorlantas, demi mempermudah praktik pemerasan di jalan raya.
Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW FRN) Counter Polri, Agus Flores, menyampaikan peringatan keras kepada oknum yang mengatasnamakan wartawan Fast Respon maupun mantan anggota Fast Respon untuk melakukan intimidasi dan pemerasan.
Agus Flores menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan organisasi dan melaporkan secara hukum apabila menemukan oknum yang mencederai profesi wartawan serta mencatut nama pejabat, jenderal, maupun institusi Polri.
Ia menggunakan analogi tegas untuk menggambarkan sikap PW FRN terhadap pelanggaran tersebut.
“Siapa pun oknum yang bermain kotor, mencatut nama jenderal, atau mengaku wartawan Fast Respon untuk memeras, akan kami tindak tanpa kompromi. PW FRN keras terhadap pelanggaran, keras seperti buaya Palu yang terkenal ganas,” tegas Agus Flores.
Menurutnya, analogi tersebut merupakan simbol ketegasan organisasi dalam membersihkan anggotanya dari praktik-praktik menyimpang yang merusak marwah pers dan kepercayaan publik.
Agus Flores juga mengimbau masyarakat, pengusaha, dan aparat agar tidak takut terhadap klaim backing pejabat, serta segera melaporkan ke aparat penegak hukum atau ke PW FRN apabila menemukan indikasi pemerasan dan pencatutan nama institusi negara.(Redaksi)
Tinggalkan Balasan