kpkmsultra.com-Jakarta-Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sistem rekrutmen, promosi, dan rotasi jabatan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali disorot tajam. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, secara terbuka mengungkap dugaan ketidakadilan dan permainan kotor dalam jenjang karier kepolisian.
Mahfud menyebut adanya perwira yang bertahun-tahun stagnan pangkatnya meski berprestasi, sementara sebagian lainnya justru melesat cepat meski belum memenuhi syarat normatif.
“Ini bukan isu ringan. Rekrutmen, promosi, rotasi-semuanya bermasalah dan sedang kami bahas secara serius,” kata Mahfud MD usai dengar pendapat KPRP di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (22/12/2025).
Ia bahkan menyebut secara eksplisit adanya perwira yang belum memenuhi masa dinas minimal, namun telah menyandang pangkat jenderal.
“Untuk jadi brigjen itu harus 24 tahun masa dinas. Ini baru 22 tahun sudah brigjen. Pertanyaannya sederhana: pakai mekanisme apa?” tegas Mahfud.
Sespim Diduga Jadi ‘Ladang Setoran’
Tak berhenti di situ, Mahfud juga membeberkan dugaan praktik pungutan liar terselubung dalam proses pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), yang menjadi pintu utama kenaikan pangkat.
“Secara aturan memang tidak boleh bayar. Tapi kesaksian yang kami terima seragam: bayar, bayar, dan bayar. Lewat jalur informal, lewat orang yang ‘ngurus’. Ini sistemik,” ungkapnya.
Mahfud menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa promosi jabatan di Polri tidak sepenuhnya ditentukan oleh prestasi dan kapabilitas, melainkan oleh akses, kedekatan, dan kekuatan finansial.
Rekrutmen Akpol Dinilai Sarat Jatah Politik
KPRP juga mencatat bahwa proses rekrutmen taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dalam beberapa tahun terakhir dinilai kehilangan marwah seleksi objektif. Mahfud menyebut praktik jatah-jatahan berbasis relasi dan kepentingan politik semakin menguat.
“Masuk Akpol sekarang sudah pakai jatah. Karena kedekatan, hubungan kekuasaan, dan politik. Akibatnya, kualitas output ikut tergerus,” ujarnya.
Seluruh temuan tersebut, kata Mahfud, akan menjadi dasar rekomendasi KPRP untuk mendorong reformasi menyeluruh, bukan sekadar perbaikan kosmetik.
LBH: Kapolri Penentu, Jangan Biarkan Polri Jadi Dinasti
Menanggapi pernyataan Mahfud MD, Ketua Umum LBH Phasivic Jakarta, Agus Flores, menegaskan bahwa kunci perubahan sepenuhnya berada di tangan Kapolri.
“Kalau ini dibiarkan, Polri akan berubah menjadi institusi dinasti. Jabatan diwariskan lewat kedekatan, bukan prestasi. Ini pengkhianatan terhadap polisi-polisi yang jujur dan berprestasi,” tegas Agus Flores, Senin (23/12/2025).
Ia menilai Kapolri tidak boleh bersikap pasif atau normatif, melainkan harus berani memutus mata rantai KKN yang telah menggerogoti sistem karier kepolisian.
“Kalau Kapolri serius reformasi, bersihkan dari hulu ke hilir. Jangan tunggu kepercayaan publik runtuh total,” pungkasnya.(Red)
Tinggalkan Balasan