Kpkmsultra.com-KOLAKA – Forum Masyarakat Adat Konawe Mekongga (FORMAKOM) menyatakan sikap tegas untuk mengawal kebijakan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Kolaka. Wadah yang menghimpun 13 organisasi adat dan kepemudaan ini berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan operasional PT IPIP Pomalaa dalam waktu dekat.
Aksi ini merupakan bentuk desakan kolektif agar pihak korporasi memberikan komitmen nyata terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Berdasarkan keterangan dari Panglima Tamalaki, Irfan Konggoasa, gerakan ini bertujuan untuk memastikan kehadiran investasi di tanah Mekongga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi penduduk asli.
Poin Tuntutan Utama
Dalam aksi yang akan digelar, FORMAKOM membawa beberapa poin tuntutan krusial, di antaranya:
1. Prioritas Tenaga Kerja Lokal: Mendesak PT IPIP Pomalaa untuk menempatkan masyarakat lokal sebagai prioritas utama dalam setiap lini pekerjaan.
2. Maksimalisasi Rekrutmen: Meminta transparansi dan pengoptimalan kuota penyerapan tenaga kerja asal Konawe Mekongga guna menekan angka pengangguran di daerah.
3. Kepatuhan Regulasi: Menuntut korporasi untuk mematuhi seluruh aturan adat dan kebijakan pemerintah yang berlaku di wilayah Mekongga.
“Masyarakat Adat Konawe Mekongga harus kritis dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait tenaga kerja. Kita perlu memastikan bahwa setiap korporasi yang berdiri di sini mematuhi aturan dan menghargai hak-hak masyarakat adat,” ujar Irfan Konggoasa.
FORMAKOM mengajak seluruh elemen masyarakat adat Konawe Mekongga untuk bersatu dan berpartisipasi aktif dalam menyuarakan aspirasi ini. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk proteksi terhadap kedaulatan ekonomi masyarakat lokal di tengah pesatnya industrialisasi di sektor pertambangan dan pengolahan nikel di Pomalaa.
Hingga berita ini diturunkan, koordinasi antar organisasi terus dimatangkan untuk memastikan aksi berjalan sesuai koridor hukum dengan tetap membawa pesan perubahan yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat Mekongga.(Redaksi)
Tinggalkan Balasan